Kasus Pamer Kekayaan Pejabat Pajak, Alissa Wahid: Sistem Pengawasan Perlu Dievaluasi

Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Alissa Wahid mengatakan evaluasi terhadap sistem pengawasan harta kekayaan pegawai instansi pemerintah sangat penting dilakukan. Misalnya, ketika terjadi peningkatan harta kekayaan pejabat yang tidak jelas. “Kami memang berangkat dari kasus di Kementerian Keuangan, tapi kemudian bicara sistem yang besar. Harapan kami, ini bisa membawa perubahan besar,” kata Alissa ketika ditemui wartawan di Kantor Kementerian Keuangan, Kamis malam, 2 Maret 2023.

Alissa dan sejumlah pegiat antikorupsi memenuhi undangan Kementerian Keuangan untuk memberikan masukan ihwal kasus pamer kekayaan pejabat pajak. Perilaku pamer kekayaan oleh para pejabat negara kembali menjadi sorotan publik setelah munculnya kasus penganiayaan dan pamer harta yang dilakukan oleh Mario Dendy Satriyo, anak pejabat Ditjen Pajak bernama Rafael Alun Trisambodo.

Baca Juga:

Tentang Usulan Pajak Kekayaan, Staf Khusus Sri Mulyani: Sulit Diterapkan

Dalam forum itu, Alissa mengatakan bahwa para pegiat antikorupsi menyarankan Kementerian Keuangan untuk memperbaiki sistem pengelolaan informasi, sistem whistleblowing, hingga sistem pengelolaan sumber daya manusia.

Alissa menyebut kasus yang menyeret pejabat Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Rafael Alun Trisambodo sebagai situasi sistemik dan bukan hanya terjadi di Kementerian Keuangan. Adapun Rafael menjadi sorotan  karena harta yang dilaporkan di Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) tidak sesuai dengan jabatannya. Sri Mulyani kemudian mencopot Rafael dari jabatannya.

“Kami berharap ini menjadi celah, menjadi gerbang untuk memperbaiki semuanya,” kata Alissa.

Baca Juga:

Polda Metro Ambil Alih Kasus Penganiayaan D, Mario Dandy dan Shane Dijerat dengan Pasal Baru