Dua Perintah Jokowi Setelah Depo Pertamina Plumpang Kebakaran

Presiden Joko Widodo memberikan dua instruksi usai kebakaran hebat yang terjadi di Depo Pertamina Plumpang di Jalan Tanah Merah Bawah, Rawa Badak Selatan, Koja, Jakarta Utara terjadi pada Jumat (3/3/2023) malam. Peristiwa ini menyebabkan 19 orang dilaporkan meninggal dunia dan 49 luka-luka akibat kebakaran ini. Merujuk data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) hingga Minggu (5/3/202) sebanyak 1.085 warga saat ini masih berada di pengungsian. 

Baca juga: Kasus Pamer Kekayaan Pejabat Pajak, Alissa Wahid: Sistem Pengawasan Perlu Dievaluasi

Presiden yang sempat mengunjungi posko pengungsian di Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) Rasela, Rawa Badak Selatan, Jakarta, Minggu, sempat menyampaikan belasungkawa kepada para korban. "Saya ingin menyampaikan ucapan belasungkawa kepada para korban atas kejadian di Plumpang ini," ucap Presiden. 

Minta Erick Thohir dan Heru Budi cari solusi 

Dalam kesempatan itu, Presiden Jokowi menginstruksikan jajarannya untuk segera mencari solusi terkait kebakaran TBBM Pertamina Plumpang. Secara khusus Presiden menekankan perintahnya kepada Menteri BUMN Erick Thohir dan Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono.
"Saya sudah perintahkan kepada Menteri BUMN dan juga (pj) Gubernur DKI untuk segera mencari solusi dari kejadian yang terjadi di Plumpang," ungkap Jokowi. 

"Terutama karena ini memang zona yang bahaya, tidak bisa lagi ditinggali, tetapi harus ada solusinya," lanjutnya. Menurut Jokowi ada sejumlah pilihan yang dapat diambil untuk mengatasi kejadian tersebut, mulai dari relokasi TBBM hingga relokasi warga sekitar TBBM Pertamina.

Presiden pun menyerahkan keputusan tersebut diambil oleh pihak terkait dalam waktu dekat. "Ini segera diputuskan sehari, dua hari ini, oleh Pertamina dan (pj) Gubernur DKI sehingga solusinya menjadi jelas," tambah Jokowi. 

Minta zona bahaya diaudit 

Jokowi pun menuturkan bahwa sebelumnya sudah ada rencana terkait adanya jarak (buffer zone) antara permukiman warga dengan TBBM Pertamina Plumpang selebar 50 meter. Namun, rencana tersebut belum terwujud karena belum memberikan solusi bagi para penduduk sekitar.

"Tanah Merah ini kan padat dan penuh, semuanya harus carikan solusi. Saya kira keamanan masyarakat, keselamatan masyarakat harus menjadi titik yang utama," tandasnya. Tidak hanya TBBM Pertamina Plumpang, Presiden juga menegaskan bahwa seluruh zona berbahaya yang ada di Indonesia juga harus dievaluasi dan diaudit. 

Hal tersebut penting dilakukan karena berkaitan dengan keselamatan masyarakat. "Harus dievaluasi semuanya karena menyangkut nyawa. Jadi sudah saya perintahkan semuanya mengenai itu," tutur Jokowi.